JAKARTA PUSAT — Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Jakarta Pusat mulai mematangkan strategi penanggulangan bencana untuk periode 2026–2031. Organisasi ini akan memprioritaskan konsolidasi pengurus, pemetaan risiko, dan pembentukan wilayah percontohan siaga bencana sebelum memperluas program ke seluruh kecamatan.
Strategi tersebut dibahas dalam rapat perdana dan pematangan program kerja di Aula Sekretariat PCNU Jakarta Pusat, Jumat, 23 Oktober 2026. Rapat dipimpin Ketua LPBI NU Jakarta Pusat, KH. Achmad Arif Rahmat Effendi atau yang akrab disapa Gus Arif RE dan dihadiri Ketua Tanfidziyah PCNU Jakarta Pusat, Kiai Yusrul Hana, beserta jajaran pengurus LPBI NU.
Dalam tahap awal selama 12 bulan, LPBI NU menargetkan penetapan dua hingga tiga kelurahan atau RW sebagai wilayah percontohan siaga bencana. Organisasi juga akan menyusun prosedur operasional standar (SOP), memetakan potensi kerawanan, dan mengonsolidasikan pengurus serta relawan.
Dalam rapatnya, Gus Arif RE memimpin pembahasan enam bidang kerja yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, tanggap darurat dan logistik, pemulihan pascabencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, data dan komunikasi kebencanaan, serta kemitraan dan pengembangan kapasitas.
“Enam bidang tersebut dirancang untuk menghubungkan kerja organisasi dengan kebutuhan warga. Ancaman banjir dan kebakaran menjadi bagian dari agenda kesiapsiagaan, sedangkan pendataan wilayah rawan, registrasi relawan, dan penyusunan mekanisme distribusi bantuan disiapkan sebagai fondasi respons ketika bencana terjadi,” kata Arif
LPBI NU juga merencanakan edukasi pemilahan sampah, pemetaan titik genangan dan saluran tersumbat, serta penguatan koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga kemanusiaan, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Ketua Tanfidziyah PCNU Jakarta Pusat, Kiai Yusrul Hana, menilai pendekatan bertahap diperlukan agar program tidak berhenti pada dokumen perencanaan.
“Program kerja LPBI ini sangat rapi dan realistis. Tidak muluk-muluk, dimulai dari dua sampai tiga RW percontohan dulu. Ini yang kita butuhkan. Santri harus hadir saat warga kebanjiran, kebakaran, bukan hanya saat pengajian. LPBI adalah wajah kemanusiaan NU,” kata Yusrul.
Ia meminta setiap bidang menjalankan mekanisme kerja yang terukur, mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga evaluasi.
Pada tahun kedua dan ketiga, LPBI NU merencanakan pelatihan rutin, simulasi evakuasi, serta penguatan koordinasi bantuan dan layanan warga. Pada tahun keempat dan kelima, program yang dinilai efektif akan direplikasi ke seluruh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) di Jakarta Pusat.
Rapat juga menyepakati rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar relawan pada November 2026 serta penetapan posko siaga bencana di Sekretariat PCNU Jakarta Pusat.
Dokumen program kerja 2026–2031 selanjutnya akan diajukan untuk disahkan Ketua Tanfidziyah PCNU Jakarta Pusat sebagai pedoman resmi pelaksanaan program.
Dengan tahapan tersebut, tantangan LPBI NU Jakarta Pusat berikutnya adalah menerjemahkan rencana menjadi kegiatan lapangan yang terukur, memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan memastikan manfaatnya dirasakan warga di wilayah rawan bencana.
